
Bandung, diinfoin
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit program Pembangunan swadaya rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun anggaran 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung. Laporan hasil audit menemukan kelebihan bayar upah mandor yang tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
Kegiatan bantuan stimulan pembangunan swadaya rutilahu sebesar Rp. 5.265.750.000 yang diberikan kepada tukang dan mandor sebagai tenaga kerja perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) 1.785 orang penerima bantuan (PB)
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran upah tenaga kerja pada rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban kegiatan (LPJ) menemukan ada selisih lebih bayar yang diberikan pada upah mandor.
Upah mandor yang dibayarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 222.500. Keputusan walikota nomor 027/Kep. 734-BKAD/2024 tentang standar harga satuan dan standar biaya umum TA 2025 menyatakan bahwa honorarium mandor beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum adalah sebesar Rp. 185.000/HOK.

Kelebihan Bayar
Realisasi pembayaran mandor per HOK per PB yang melebihi standar kepwal sebesar Rp. 37.500 (222.500 – 185.000). total selisih kelebihan bayar sebesar Rp. 105.750.000 (2 x 1.410 x 37.500). Total penerima bantuan adalah 1.785 PB, sebanyak 375 penerima bantuan tidak mendapatkan upah mandor karena usulan bersifat darurat penanganan.
BPK merekomandasikan kepada walikota Bandung agar menginstrusikan PPK belanja kegiatan bantuan stimulan pembangunan swadaya rutilahu untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya kepada rekening kas daerah sebesar Rp. 105.750.000.
diinfoin.com melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 21 Oktober 2026 berupa pertanyaan apakah betul adanya kegiatan rutilahu tahun 2025, apakah sudah dibayarkan kelebihan pembayaran upah mandor.
kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung Luthfi Firdaus mengatakan telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK mengenai kelebihan pembayaran upah mandor dan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Kota Bandung, laporan tindak lanjut disampaikan inspektorat Daerah Kota Bandung Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). jumat (13/10). Tuppal



