Bandung, diinfoin
Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penahanan terhadap tersangka B.K dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan civil work for convention and exhibition center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024. Jumat (13/11)
pekerjaan CWP-03 (Civil Work for convetion and exhibition center bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Depelopment Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan nilai kontrak Rp. 47.165.742.000.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, pekerjaan berakhir tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tersangka D.W.R. selaku penyedia jasa/kontraktor yang menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Pada masa pelaksanaan terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 52.484.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama hari kalender atau kontrak berakhir tanggal 20 Januari 2025.
Kronologis Perkara Korupsi
pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tersangka D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong) yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100% (seratus persen), jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran. Sementara itu, Tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pekerjaan CWP-03 tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh Tersangka D.W.R. mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34%, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Paket CWP-03 Pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 sebesar Rp25.982.542.357,20
Pasal Pelanggaran Tersangka
Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 10 sampai dengan 11 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mimika yang beralamat di Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena Tersangka D.W.R. saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Bahwa perbuatan Tersangka D.W.R. dan Tersangka B.K., sebagaimana diatur dan diancam Pidana : Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang[1]Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang[1]Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan S.H, M.H mengatakan pada Hari Jum’at, 13 November 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tsk B.K.) sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka berlangsung kurang lebih 6 (enam) jam. Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap Tsk B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut. RED.
